Konsultasi Hukum Terkait Hak Karyawan Outsourcing Atas BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaan by Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mata Elang

Hak Karyawan Outsourcing atas BPJS: Panduan Lengkap & Langkah Hukum Jika Tidak Dipenuhi!

 

Di era modern ini, model kerja outsourcing atau alih daya semakin marak di berbagai sektor industri. Banyak individu memilih jalur ini karena fleksibilitasnya. Namun, di balik itu, seringkali muncul pertanyaan fundamental terkait hak karyawan outsourcing, terutama mengenai jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Apakah karyawan outsourcing memiliki hak yang sama dengan karyawan tetap dalam hal BPJS? Dan apa yang harus dilakukan jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban BPJS ini?

 

Artikel ini akan mengupas tuntas hak karyawan outsourcing terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menjelaskan kewajiban perusahaan, serta memberikan panduan langkah hukum yang bisa Anda tempuh. Kami akan memastikan Anda memahami sepenuhnya hak-hak Anda dan bagaimana cara memperjuangkannya, bahkan jika Anda tidak memiliki kontrak kerja tertulis.

 

Memahami Hak Karyawan Outsourcing atas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

 

Mungkin ada kebingungan di kalangan pekerja outsourcing mengenai status jaminan sosial mereka. Namun, perlu ditegaskan: hak karyawan outsourcing atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah mutlak dan wajib dipenuhi oleh perusahaan. Ini adalah hak dasar bagi setiap pekerja di Indonesia, terlepas dari status kepegawaiannya, baik itu karyawan tetap, kontrak, maupun outsourcing.

 

Kasus yang sering terjadi adalah ketika perusahaan hanya menanggung biaya rumah sakit jika terjadi kecelakaan kerja. Perlu digarisbawahi bahwa penanggungan biaya rumah sakit akibat kecelakaan kerja saja TIDAK menggantikan kewajiban pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan. JKK memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, mencakup santunan cacat, santunan kematian, dan rehabilitasi. Selain itu, jaminan ini sama sekali tidak menggantikan BPJS Kesehatan untuk penyakit non-kecelakaan kerja atau Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Jadi, jika Anda adalah karyawan outsourcing, pastikan Anda terdaftar pada kedua jenis BPJS tersebut.

 

Kewajiban Mutlak Perusahaan Mendaftarkan Karyawan ke BPJS

Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawan, termasuk karyawan outsourcing, ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah diatur dengan jelas dalam perundang-undangan di Indonesia.

 

Dasar hukum yang mendasari kewajiban ini antara lain:

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) 

Undang-undang ini secara eksplisit mewajibkan setiap perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sendiri meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

 

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Anda adalah pekerja outsourcing, hak Anda atas jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) TETAP WAJIB diberikan. Kewajiban pendaftaran ini pada dasarnya ada pada perusahaan outsourcing yang mempekerjakan Anda. Namun, jika tidak ada perusahaan outsourcing yang jelas atau Anda dipekerjakan langsung oleh perusahaan pengguna jasa, maka kewajiban tersebut beralih kepada perusahaan pengguna jasa tersebut. Bahkan jika Anda tidak memiliki kontrak kerja tertulis dan hanya ada perpanjangan ID card, hal ini tidak menghapuskan hak Anda untuk didaftarkan ke BPJS.

 

Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar Kewajiban BPJS

 

Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS dapat dikenakan sanksi yang cukup berat, baik secara administratif maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak karyawan atas jaminan sosial.

 

Langkah Hukum yang Dapat Diambil Jika Hak BPJS Anda Tidak Dipenuhi

 

Jika Anda adalah karyawan outsourcing yang tidak didaftarkan ke BPJS, Anda memiliki hak yang jelas dan kuat untuk mendapatkan jaminan sosial. Tindakan perusahaan yang tidak mendaftarkan Anda adalah pelanggaran hukum yang serius. Berikut adalah rekomendasi langkah-langkah hukum yang dapat Anda tempuh:

 

Segera Dapatkan Pendampingan Hukum Profesional

Ini adalah langkah paling utama dan mendesak. Anda memerlukan pengacara yang ahli dalam hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial untuk membantu Anda memahami hak-hak Anda, mengumpulkan bukti, dan menempuh jalur hukum yang tepat.

 

LBH Mata Elang sangat berpengalaman dalam menangani perkara ketenagakerjaan dan siap memberikan bantuan hukum serta mengambil tindakan yang diperlukan. Melalui konsultasi hukum online dengan LBH Mata Elang, Anda bisa mendapatkan analisis awal dan rekomendasi langkah selanjutnya dari mana saja.

Kumpulkan Semua Bukti yang Ada

Bukti adalah kunci dalam setiap proses hukum. Kumpulkan semua dokumen atau informasi yang menunjukkan hubungan kerja Anda dan status ketidak-terdaftaran BPJS Anda. Ini termasuk:

Bukti Hubungan Kerja 

ID card yang diperpanjang, slip gaji, absensi, atau bukti lain yang menunjukkan Anda bekerja di perusahaan tersebut sejak awal (misalnya, Oktober 2024).

 

Bukti Tidak Terdaftar BPJS 

Anda bisa mengecek status kepesertaan Anda di BPJS Kesehatan (melalui aplikasi Mobile JKN atau website) dan BPJS Ketenagakerjaan (melalui aplikasi JMO atau website BPJSTKU). Cetak atau screenshot hasilnya yang menunjukkan Anda tidak terdaftar.

Struktur Perusahaan 

Informasi tentang perusahaan outsourcing yang menaungi Anda (jika ada) atau langsung anak perusahaan BUMN tempat Anda bekerja.

Saksi (jika ada) 

Rekan kerja lain yang juga tidak didaftarkan BPJS dapat menjadi saksi yang kuat.

 

Jalur Penyelesaian Dari Somasi Hingga Pengadilan (Didampingi Pengacara)

 

Komunikasi Resmi dengan Perusahaan (Somasi)

Didampingi pengacara, kirimkan surat somasi resmi kepada perusahaan (baik perusahaan outsourcing jika ada, maupun perusahaan pengguna jasa Anda).

 

Somasi ini harus menuntut agar perusahaan segera mendaftarkan Anda ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta membayarkan iuran yang tertunggak sejak Anda mulai bekerja.

 

Melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans)

Jika somasi tidak diindahkan, laporkan permasalahan Anda ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Disnaker memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan, serta dapat memerintahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban BPJS-nya dan bahkan memberikan sanksi administratif.

 

Melapor ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Laporkan perusahaan ke kantor cabang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat. Pihak BPJS akan memproses laporan Anda, dapat melakukan penagihan terhadap perusahaan , dan bahkan memiliki hak untuk membawa perusahaan ke jalur hukum jika tidak kooperatif.

 

Gugatan Perdata ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Jika semua upaya di atas tidak berhasil, Anda dapat mengajukan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berada di Pengadilan Negeri setempat. Dalam gugatan ini, Anda dapat menuntut pemenuhan hak Anda untuk didaftarkan ke BPJS dan pembayaran iuran yang tertunggak.

 

Pentingnya Memperjuangkan Hak Anda

Hak Anda atas jaminan sosial adalah hak yang fundamental dan dilindungi oleh undang-undang. Jangan ragu untuk memperjuangkan hak-hak Anda ini.

 

LBH Mata Elang memiliki pengalaman yang terbukti dalam menangani perkara ketenagakerjaan, termasuk mendampingi pekerja outsourcing yang berhasil memenangkan gugatannya di pengadilan. Informasi lebih lanjut mengenai kasus-kasus sukses yang ditangani LBH Mata Elang dapat Anda temukan di website resmi kami.

 

Konsultasi Hukum Online dengan LBH Mata Elang dapat menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memahami posisi hukum Anda dan merumuskan strategi terbaik. Jangan biarkan hak-hak Anda terabaikan.

 

Butuh Bantuan Hukum Terkait Hak Karyawan Outsourcing dan BPJS?

 

Jangan tunda lagi! Jika Anda adalah karyawan outsourcing dan menghadapi masalah terkait hak BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan Anda, LBH Mata Elang siap membantu. Dapatkan konsultasi hukum online atau tatap muka dengan tim ahli kami. Kami akan memberikan analisis hukum mendalam dan pendampingan yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak Anda.

 

Hubungi LBH Mata Elang sekarang juga untuk konsultasi awal!

 

Website: www.mataelang.org 

Email: lbh@mataelang.org

Telepon/WhatsApp: +62-88-11-080-098

 

JL. PARASAMYA TIMUR NO. 95 PERUMDA UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG 50519