Antara Janji Manis dan Jerat Hukum
I. Menguak Fenomena Arisan dan Potensi Konflik Hukumnya
Arisan, sebuah tradisi turun-temurun di Indonesia, telah berevolusi seiring perkembangan teknologi. Dari pertemuan fisik, kini banyak arisan beralih ke platform daring, seperti grup percakapan di aplikasi pesan instan. Kemudahan dan jangkauan yang lebih luas menjadi daya tarik utama. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan potensi konflik hukum yang tak jarang muncul ke permukaan. Salah satu kasus yang baru-baru ini ditangani oleh LBH Mata Elang melibatkan Sdri. LT, seorang anggota arisan yang haknya tak kunjung cair, menimbulkan pertanyaan besar: apakah ini sekadar wanprestasi, atau sudah mengarah pada tindak pidana penipuan?
II. Kronologi Kisah Sdri. LT : Sebuah Rangkaian Janji dan Kerugian
Sdri. LT adalah bagian dari arisan yang beranggotakan 12 orang, dengan iuran bulanan sebesar Rp 515.000,00 (untuk mendapatkan IP11 baru) atau Rp 600.000,00 (untuk IP13 seken). Setiap tanggal 10, kocokan arisan dilakukan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan dana. Tiga bulan lalu, nama Sdri. LT keluar sebagai pemenang, dengan hak sebesar Rp 6.000.000,00. Namun, hingga kini, dana tersebut belum juga diterima.
Alasan yang diberikan oleh Ketua Arisan adalah adanya anggota lain yang belum melunasi iuran. Ironisnya, Sdri. LT menemukan bahwa bukan hanya dirinya yang mengalami nasib serupa. Setidaknya ada tiga anggota lain yang juga belum menerima haknya, bahkan salah satu anggota menuntut pengembalian dana sebesar Rp 11.000.000,00 yang tak kunjung cair. Tangkapan layar percakapan grup WhatsApp menunjukkan bahwa Ketua Arisan hanya memberikan janji-janji tanpa kepastian pembayaran, dengan kalimat seperti "Tpi d janjiin aja". Situasi ini jelas menimbulkan kerugian materiil dan kekecewaan mendalam bagi Sdri. LT dan anggota lainnya.
III. Analisis Hukum : Membedah Potensi Wanprestasi dan Penipuan
Kasus arisan yang macet seperti yang dialami Sdri. LT dapat dianalisis dari dua perspektif hukum utama:
A. Wanprestasi (Cidera Janji) dalam Hukum Perdata
Arisan pada dasarnya adalah sebuah perjanjian perdata. Ketika seseorang berpartisipasi dalam arisan, ia mengikatkan diri pada sebuah kesepakatan untuk membayar iuran dan menerima haknya pada giliran yang telah ditentukan. Ketua arisan, sebagai pengelola, memiliki kewajiban untuk memastikan kelancaran dan pemenuhan hak setiap anggota sesuai kesepakatan.
Unsur-unsur Wanprestasi (Pasal 1238 KUH Perdata) :
- Adanya Perjanjian. Kesepakatan arisan antara anggota dan ketua arisan.
- Tidak Memenuhi Prestasi. Ketua Arisan tidak menyerahkan uang/barang arisan kepada Sdri. LT meskipun namanya sudah keluar.
- Bukan Karena Keadaan Memaksa. Alasan "anggota belum bayar" umumnya tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang membebaskan Ketua Arisan dari tanggung jawabnya kepada pemenang. Risiko gagal bayar anggota seharusnya menjadi bagian dari manajemen risiko yang ditanggung oleh pengelola arisan.
Jika Ketua Arisan hanya lalai atau menghadapi kesulitan dalam mengelola dana arisan tanpa ada niat jahat sejak awal, maka kasus ini cenderung masuk dalam ranah wanprestasi. Konsekuensinya adalah tuntutan perdata untuk pemenuhan hak dan ganti rugi.
B. Dugaan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)
Dugaan penipuan muncul ketika ada unsur kesengajaan dan niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melawan hukum.
Unsur-unsur Penipuan (Pasal 378 KUHP) :
- Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri/Orang Lain Secara Melawan Hukum : Jika Ketua Arisan sejak awal memiliki niat untuk tidak membayarkan uang arisan kepada pemenang atau menggunakan dana arisan untuk kepentingan pribadi tanpa hak.
- Memakai Nama Palsu/Martabat Palsu, Tipu Muslihat, atau Rangkaian Kebohongan : Janji-janji yang tidak ditepati, ditambah dengan pola "janjiin aja" dan adanya beberapa korban lain, dapat diinterpretasikan sebagai rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk menggerakkan anggota agar tetap menyetorkan iuran.
- Menggerakkan Orang Lain Menyerahkan Barang/Memberi Utang : Tindakan Ketua Arisan yang membuat Sdri. LT dan anggota lain terus menyetorkan iuran meskipun hak mereka tidak dipenuhi.
Adanya beberapa korban dengan pola masalah yang sama (uang tidak cair dan hanya dijanji-janji) dapat menjadi indikasi kuat adanya "niat jahat" dari Ketua Arisan, yang membedakannya dari sekadar wanprestasi.
IV. Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Korban
Bagi Sdri. LT dan anggota arisan lain yang mengalami nasib serupa, beberapa langkah hukum dapat dipertimbangkan :
- Komunikasi dan Musyawarah Kolektif. Berkumpul dan berkoordinasi dengan anggota lain yang juga belum menerima haknya. Secara bersama-sama, layangkan somasi (teguran tertulis) kepada Ketua Arisan, menuntut pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Komunikasi kolektif ini akan memberikan tekanan yang lebih besar.
- Gugatan Perdata. Jika somasi tidak diindahkan, gugatan perdata atas dasar wanprestasi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Tujuannya adalah agar pengadilan memerintahkan Ketua Arisan untuk membayarkan dana arisan yang menjadi hak Sdri. LT, beserta ganti rugi jika ada.
- Laporan Pidana. Apabila terdapat bukti kuat yang menunjukkan adanya unsur niat jahat atau tipu muslihat dari Ketua Arisan sejak awal, atau jika dana arisan diduga digelapkan, maka laporan pidana ke kepolisian atas dugaan penipuan (dan/atau penggelapan) dapat dilakukan. Keterangan dari para korban lain akan sangat memperkuat laporan ini.
V. Pentingnya Bukti dan Pendampingan Hukum
Dalam setiap langkah hukum, bukti memegang peranan krusial. Tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang menunjukkan daftar anggota, status pembayaran, dan janji-janji Ketua Arisan, serta bukti transfer iuran, akan menjadi alat bukti yang sangat berharga.
Meskipun arisan adalah perjanjian sederhana, ketika terjadi masalah hukum, kompleksitasnya bisa meningkat. Oleh karena itu, mencari pendampingan dari lembaga bantuan hukum atau advokat profesional sangat disarankan untuk memastikan langkah-langkah yang diambil tepat dan efektif dalam memperjuangkan hak-hak korban.
VI. Kesimpulan
Kasus arisan yang macet bukan lagi sekadar masalah internal komunitas, melainkan dapat berujung pada sengketa hukum serius. Bagi Sdri. LT dan korban lainnya, penting untuk memahami hak-hak mereka dan mengambil langkah proaktif. Dengan bukti yang kuat dan pendampingan hukum yang tepat, keadilan dapat ditegakkan dan kerugian dapat diminimalisir. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi para peserta arisan untuk selalu memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelola, serta memahami risiko yang mungkin timbul dalam setiap bentuk perjanjian, termasuk arisan.
KONSULTASI HUKUM PERIHAL ARISAN ONLINE by Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mata Elang