Konsultasi Hukum Dugaan Tindak Pidana dalam Rangkaian Transaksi Utang Piutang

Mei 16, 2025

Konsultasi Hukum Dugaan Tindak Pidana dalam Rangkaian Transaksi Utang Piutang

I. Pendahuluan

Artikel ini menyajikan analisis mendalam dari Tim Bantuan Hukum LBH Mata Elang yang menangani Konsultasi Hukum Online terhadap kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan serangkaian transaksi utang piutang. Kasus ini melibatkan seorang korban (Pihak H) dan dua penerima pinjaman (Pihak B dan Pihak M). Analisis ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang diberikan oleh Pihak H dan peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia.

II. Kronologi Singkat

Kasus ini bermula dari kebutuhan dana Pihak H pada Desember 2022. Pihak B menawarkan bantuan untuk pengajuan kredit di bank dengan jaminan BPKB mobil milik Pihak H. Pinjaman disetujui, dan dana tersebut sebagian diterima Pihak H dan sebagian lagi oleh Pihak B.

Seiring berjalannya waktu, Pihak B gagal membayar cicilan pinjaman dan kembali menggunakan BPKB mobil Pihak H untuk pinjaman lain tanpa sepengetahuan Pihak H. Mobil tersebut kemudian disita oleh bank. Untuk mengambil kembali mobilnya, Pihak H terpaksa ikut membayar sebagian utang.

Pihak H kemudian meminjam uang dari koperasi dengan menjaminkan sertifikat rumah untuk melunasi utang Pihak B di bank. Pihak B berjanji akan mengganti pinjaman ini dengan sertifikat tanah warisan ayahnya (Pihak M), namun janji tersebut tidak ditepati.

Selain itu, suami Pihak H menyerahkan BPKB motor kepada Pihak M untuk pinjaman. Pihak M kemudian meminjam uang ke bank atas nama Pihak B dengan jaminan BPKB motor tersebut. Motor tersebut juga disita karena cicilan macet.

Akibat rangkaian peristiwa ini, Pihak H mengalami kerugian materiil dan psikologis yang signifikan.

III. Analisis Hukum

Berdasarkan kronologi dan dokumen-dokumen yang ada, terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, serta perbuatan melawan hukum.

A. Dugaan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Untuk membuktikan adanya penipuan, perlu dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Barangsiapa : Pihak B dan Pihak M
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum : Pihak B dan Pihak M diduga memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan dari uang pinjaman dan jaminan yang diberikan oleh Pihak H.
Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan : Pihak B diduga memberikan janji-janji palsu terkait pelunasan utang dengan sertifikat tanah warisan.
Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang : Rangkaian kebohongan dan janji palsu ini diduga menggerakkan Pihak H untuk menyerahkan BPKB mobil dan motor sebagai jaminan, serta meminjamkan uang.

Dalam kasus ini, janji-janji Pihak B yang tidak ditepati dapat diindikasikan sebagai tipu muslihat yang menggerakkan Pihak H untuk menyerahkan asetnya sebagai jaminan dan memberikan pinjaman.

B. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

Unsur-unsur penggelapan adalah :

Barangsiapa : Pihak B dan Pihak M
Dengan sengaja dan melawan hukum : Pihak B dan Pihak M diduga dengan sengaja menggunakan BPKB mobil dan motor Pihak H sebagai jaminan untuk pinjaman tanpa izin Pihak H.
Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain : BPKB mobil dan motor adalah milik Pihak H.
Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan : BPKB tersebut berada dalam penguasaan Pihak B dan Pihak M karena Pihak H mempercayakan untuk pengajuan kredit awal, bukan karena kejahatan.
Penggunaan BPKB oleh Pihak B dan Pihak M tanpa izin Pihak H untuk mendapatkan pinjaman dapat memenuhi unsur-unsur penggelapan.

C. Dugaan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)

Perbuatan melawan hukum terjadi jika suatu perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam kasus ini, rangkaian tindakan Pihak B dan Pihak M yang menyebabkan Pihak H menanggung utang, kehilangan sementara atau permanen atas asetnya, dan mengalami kerugian materiil dan psikologis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

IV. Analisis Bukti Surat

Dokumen-dokumen yang diberikan oleh Pihak H memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Surat perjanjian utang piutang, bukti pinjaman di koperasi, kwitansi pembelian motor, bukti setoran, dan KTP Pihak H menjadi bukti-bukti yang relevan untuk mendukung klaim Pihak H.

V. Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, disarankan agar Pihak H menempuh langkah-langkah hukum berikut :

Membuat Laporan Polisi : Pihak H dapat melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan ke kantor polisi setempat. Laporan polisi ini akan menjadi dasar bagi penyidikan lebih lanjut.
Mengajukan Gugatan Perdata : Pihak H dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya.
Mengumpulkan dan Mengamankan Bukti : Pihak H perlu mengumpulkan dan mengamankan semua dokumen dan bukti lain yang relevan, seperti catatan transaksi, komunikasi dengan Pihak B dan Pihak M, dan bukti kepemilikan aset.
Menggunakan Jasa Hukum : Untuk memperlancar proses hukum, Pihak H disarankan untuk menggunakan jasa pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus serupa.

VI. Kesimpulan

Kasus ini menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, serta perbuatan melawan hukum. Pihak H memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut Pihak B dan Pihak M secara pidana dan perdata. Dengan mengikuti langkah-langkah hukum yang tepat dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, Pihak H diharapkan dapat memperoleh keadilan dan ganti rugi yang setimpal.

Download : Konsultasi Hukum Dugaan Tindak Pidana dalam Rangkaian Transaksi Utang Piutang